Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2019

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 6 (1) Gubernur mengkoordinasikan penatausahaan pelaksanaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban keuangan dan barang dengan pimpinan instansi vertikal keuangan di daerah untuk kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan. (2) Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi yang ditunjuk dan diangkat sebagai kuasa pengguna anggaran kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan bertindak sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020

T.E.U.

Indonesia, Perpustakaan Nasional RI

Nomor

Bentuk

Peraturan Perpustakaan Nasional

Bentuk Singkat

Peraturan Perpusnas

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

02 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

19 Desember 2019

Tanggal Berlaku

19 Desember 2019

Sumber

BN 2019 (1644): 13 Halaman, jdih.perpusnas.go.id

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Perpustakaan Nasional RI

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 199 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN_PERPUSTAKAAN_NASIONAL_9_2019_tentang_Peraturan_Perpusnas_tentang_Pelimpahan_Urusan_Pemerintahan_Bidang_Perpustakaan_TA_2020_11_November_2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PELIMPAHAN - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN - KEPADA GUBERNUR SEBAGAI - WAKIL PEMERINTAH PUSAT - DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI - TAHUN ANGGARAN 2020
2019
Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 9, BN 2019 (1644): 13 Halaman, jdih.perpusnas.go.id
Peraturan Perpustakaan Nasional TENTANG Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020. Dasar Hukum Peraturan Perpustakaan Nasional Adalah; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2014; PP No. 33 Tahun 2018; Keppres No. 103 Tahun 2001; PMK No. 156/ PMK.07/ 2008; Dan Keputusan Kepala Perpusnas No. 3 Tahun 2001. Pasal 6 (1) Gubernur mengkoordinasikan penatausahaan pelaksanaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban keuangan dan barang dengan pimpinan instansi vertikal keuangan di daerah untuk kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan. (2) Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi yang ditunjuk dan diangkat sebagai kuasa pengguna anggaran kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan bertindak sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan.
CATATAN:	Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019. Lampiran File; 19 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521