Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2019

Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda)

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini mengatur Penyertaan Modal Daerah pada PT. Sulbar Malaqbi, yaitu: 1. Prinsip Penyertaan Modal 2. Bentuk, umlah, dan Jangka Waktu Penyertaan Modal Daerah 3. Tata Cara Penyertaan Modal Daerah 4. Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah 5. Pembinaan dan Pengawasan 6. Pemeriksaan 7. Hasil Usaha

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda)

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Mamuju

Tanggal Penetapan

04 Oktober 2019

Tanggal Pengundangan

04 Oktober 2019

Tanggal Berlaku

04 Oktober 2019

Sumber

LD 2019 (7) : 9 hlm

Subjek

APBD - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 128 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penyertaan modal pada perusahaan perseroan daerah

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2019 (7) : 9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda)

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan upaya peningkatan sumber pendapatan daerah melalui usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda), Modal Dasar Pendirian PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda);
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 1 Tahun 2004;UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 54 Tahun 2017; Peda Provinsi Sulawesi Barat No. 6 Tahun 2018;
Perda ini mengatur Penyertaan Modal Daerah pada PT. Sulbar Malaqbi, yaitu: 1. Prinsip Penyertaan Modal 2. Bentuk, umlah, dan Jangka Waktu Penyertaan Modal Daerah 3. Tata Cara Penyertaan Modal Daerah 4. Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah 5. Pembinaan dan Pengawasan 6. Pemeriksaan 7. Hasil Usaha

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019.
9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2019

Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda)

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT