Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2021

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. Sumber Benturan Kepentingan; b. Jenis dan Bentuk Benturan Kepentingan; c. Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan; d. Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan; e. Identifikasi Benturan Kepentingan; f. Mekanisme Pengenaan Sanksi; g. Pencegahan Benturan Kepentingan; h. Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan; dan i. Pengendalian dan Pengawasan Benturan Kepentingan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lumajang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Lumajang

Tanggal Penetapan

27 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2021

Tanggal Berlaku

27 Desember 2021

Sumber

BD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 82

Subjek

SISTEM PENGENDALIAN INTERN - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lumajang

Bidang

Halaman ini telah diakses 47 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup-No-82_2021-tentang-Pedoman-Penanganan-Benturan-Kepentingan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Sistem Pengendalian Intern - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 82
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
ABSTRAK:	a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah Benturan Kepentingan oleh Pemerintah dan pengguna layanan yang diselenggarakan Pemerintah; b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan serta mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari Benturan Kepentingan; c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu disesuaikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dengan Peraturan Bupati. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. Sumber Benturan Kepentingan; b. Jenis dan Bentuk Benturan Kepentingan; c. Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan; d. Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan; e. Identifikasi Benturan Kepentingan; f. Mekanisme Pengenaan Sanksi; g. Pencegahan Benturan Kepentingan; h. Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan; dan i. Pengendalian dan Pengawasan Benturan Kepentingan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021. 14 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2021

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT