Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 81 Tahun 2021

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini menetapkan : a. Pejabat/Pegawai wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal; b. Pejabat/Pegawai dilarang memberikan Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya ; c. Menetapkan cara pelaporan dan penetapan status gratifikasi; d. Membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi beserta tugas dan wewenangnya; dan e. Menetapkan pengendalian dan pengawasan dan perlindungan terhadap pelapor adanya gratifikasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 81 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lumajang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Lumajang

Tanggal Penetapan

27 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2021

Tanggal Berlaku

27 Desember 2021

Sumber

BD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 81

Subjek

SISTEM PENGENDALIAN INTERN - STANDAR/PEDOMAN - GRATIFIKASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lumajang

Bidang

Halaman ini telah diakses 17 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup-No-81_2021-tentang-Pedoman-Pengendalian-Gratifikasi.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Sistem Pengendalian Intern - Standar/Pedoman - Gratifikasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 81
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, perlu menetapkan pedoman pengendalian gratifikasi; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, maka perlu dicabut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dengan Peraturan Bupati. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019. Peraturan Bupati ini menetapkan : a. Pejabat/Pegawai wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal; b. Pejabat/Pegawai dilarang memberikan Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya ; c. Menetapkan cara pelaporan dan penetapan status gratifikasi; d. Membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi beserta tugas dan wewenangnya; dan e. Menetapkan pengendalian dan pengawasan dan perlindungan terhadap pelapor adanya gratifikasi.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021. 17 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 81 Tahun 2021

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT