Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2021

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional. Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Perpusnas meliputi: a. Tata Kelola SPBE Perpusnas; b. Manajemen SPBE Perpusnas; c. audit teknologi informasi dan komunikasi; d. penyelenggara SPBE Perpusnas; dan e. pemantauan dan evaluasi SPBE Perpusnas.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional

T.E.U.

Indonesia, Perpustakaan Nasional RI

Nomor

Bentuk

Peraturan Perpustakaan Nasional

Bentuk Singkat

Peraturan Perpusnas

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

03 September 2021

Tanggal Pengundangan

07 September 2021

Tanggal Berlaku

07 September 2021

Sumber

BN 2021 (1013): 33 Halaman, jdih.perpusnas.go.id

Subjek

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Perpustakaan Nasional RI

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 292 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Perpusnas Nomor 9 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK - PERPUSTAKAAN NASIONAL - spbe
2021
Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 9, BN 2021 (1013): 33 Halaman, jdih.perpusnas.go.id
Peraturan Perpustakaan Nasional TENTANG Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional
ABSTRAK:	Bahwa diperlukan adanya ketentuan pengaturan sebagai landasan hukum penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dasar Hukum Peraturan Perpustakaan Nasional Adalah; UU No. 43 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2014; Keppres No. 103 Tahun 2001; Perpres No. 95 Tahun 2018; Dan Peraturan Perpurnas No. 4 Tahun 2020 Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional. Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Perpusnas meliputi: a. Tata Kelola SPBE Perpusnas; b. Manajemen SPBE Perpusnas; c. audit teknologi informasi dan komunikasi; d. penyelenggara SPBE Perpusnas; dan e. pemantauan dan evaluasi SPBE Perpusnas.
CATATAN:	Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2021. Lampiran File; 33 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521