Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Perpusnas ini mengatur tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bertujuan untuk: a. meningkatkan peran dan fungsi Perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; b. meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan; c. meningkatkan pemanfaatan layanan oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan Masyarakat; d. membangun komitmen dan dukungan Pemangku Kepentingan untuk Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkelanjutan; dan e. meningkatkan kemampuan Literasi dalam mendukung pemberdayaan Masyarakat. Ruang lingkup dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini meliputi: a. Program; b. tanggung jawab pemerintah; c. kemitraan dan peran serta Masyarakat; d. tim sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan e. pembiayaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

T.E.U.

Indonesia, Perpustakaan Nasional RI

Nomor

Bentuk

Peraturan Perpustakaan Nasional

Bentuk Singkat

Peraturan Perpusnas

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

08 Maret 2023

Tanggal Pengundangan

14 Maret 2023

Tanggal Berlaku

14 Maret 2023

Sumber

BN 2023 (241): 15 halaman, jdih. perpusnas.go.id

Subjek

SISTEM PENGENDALIAN INTERN - PERPUSTAKAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Perpustakaan Nasional RI

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 3288 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Perpusnas Nomor 3 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERPUSTAKAAN - INKLUSI SOSIAL
2023
Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 3, BN 2023 (241): 15 halaman, jdih. perpusnas.go.id
Peraturan Perpustakaan Nasional TENTANG Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
ABSTRAK:	Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dasar Hukum Peraturan Perpustakaan Nasional ini adalah; UU No. 43 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2014; Keppres No. 103 Tahun 2011; dan Peraturan Perpusnas No. 4 Tahun 2020. Peraturan Perpusnas ini mengatur tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bertujuan untuk: a. meningkatkan peran dan fungsi Perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; b. meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan; c. meningkatkan pemanfaatan layanan oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan Masyarakat; d. membangun komitmen dan dukungan Pemangku Kepentingan untuk Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkelanjutan; dan e. meningkatkan kemampuan Literasi dalam mendukung pemberdayaan Masyarakat. Ruang lingkup dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini meliputi: a. Program; b. tanggung jawab pemerintah; c. kemitraan dan peran serta Masyarakat; d. tim sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan e. pembiayaan.
CATATAN:	Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2023. Lampiran File: 15 hlmn.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521