Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 52 Tahun 2021

Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, GAMBARAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN (Maksud), ASAS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ADD (Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian ADD, ADD Tunda Salur), PENYALURAN (Tahap dan Persyaratan Penyaluran ADD, Mekanisme dan Syarat Penyaluran ADD, Persyaratan dan Mekanisme Penyaluran ADD Tunda Salur), PRIORITAS PENGGUNAAN ADD (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan), IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SANKSI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, KETENTUAN LAIN-LAIN, dan KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nias Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Nias Barat
Nomor
52
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2021
Tempat Penetapan
Lahomi
Tanggal Penetapan
09 Desember 2021
Tanggal Pengundangan
09 Desember 2021
Tanggal Berlaku
09 Desember 2021
Sumber
BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 52
Subjek
DANA DESA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Nias Barat
Bidang
Halaman ini telah diakses 93 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan