Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2020

Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Perencanaan Pembangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, KKNI Perencanaan Pembangunan, lembaga pelatihan, persyaratan kompetensi, pelaporan, evaluasi KKNI dan pendanaan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Perencanaan Pembangunan

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bentuk Singkat

Permen PPN/Kepala Bappenas

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

08 Desember 2020

Tanggal Pengundangan

10 Desember 2020

Tanggal Berlaku

10 Desember 2020

Sumber

BN.2020 (1456)/27 hlm

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Bidang

Halaman ini telah diakses 386 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2020pmppn012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

rencana-kerja
2020
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional NO. 12, BN.2020 (1456)/27 hlm
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional TENTANG Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Perencanaan Pembangunan
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 telah ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan sebagai acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi, sertifikasi profesi dan pengembangan sumber daya manusia sektor perencanaan pembangunan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Perencanaan Pembangunan; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, KKNI Perencanaan Pembangunan, lembaga pelatihan, persyaratan kompetensi, pelaporan, evaluasi KKNI dan pendanaan
CATATAN:	Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020. 27 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521