Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 9 Tahun 2016

tata cara pembagian dana penetapan besaran dana desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan ini mengenai tata cara pembagian dana penetapan besaran dana desa . Peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; dana desa ; tata cara perhitungan dan pembagian dana desa (DD) ; maksud dan tujuan ; penetapan rincian dana desa ; mekanisme dan tahap penyaluran dana desa ; prioritas penggunaan dana desa ; penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa ; sanksi penundaan dan pengurangan dana desa ; pemantauan dan pengawasan ; ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dana penetapan besaran dana desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Kanigoro

Tanggal Penetapan

27 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

27 Januari 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD 9 A

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Blitar

Bidang

Halaman ini telah diakses 639 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 9 TAHUN 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, LD 9 A
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG tata cara pembagian dana penetapan besaran dana desa
ABSTRAK:	Menimbang : a. b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Blitar, maka perlu ditunjang dana pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Desa (DD); bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dialokasikan Dana Desa (DD) yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Blitar. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016; 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016; 7. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016. Memperhatikan : 1. 2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor : 018/SD/MDPDTT/I/2015 Tanggal 28 Januari 2015 Perihal : Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi; Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor : 022/50/MDPDTT/I/2015 Tanggal 30 Januari 2015 Perihal : Prioritas Belanja Dana Desa yang bersumber dari APBN; peraturan ini mengenai tata cara pembagian dana penetapan besaran dana desa . Peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; dana desa ; tata cara perhitungan dan pembagian dana desa (DD) ; maksud dan tujuan ; penetapan rincian dana desa ; mekanisme dan tahap penyaluran dana desa ; prioritas penggunaan dana desa ; penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa ; sanksi penundaan dan pengurangan dana desa ; pemantauan dan pengawasan ; ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . jumlah 18 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521