Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 62 Tahun 2021

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Piutang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai piutang pajak daerah meliputi semua jenis piutang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu: a. piutang pajak daerah; b. piutang retribusi daerah; c. piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. piutang lain-lain pendapatan asli daerah; e. piutang transfer pemerintah pusat; f. piutang transfer antar daerah; g. piutang lainnya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 62 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lumajang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Lumajang

Tanggal Penetapan

08 Oktober 2021

Tanggal Pengundangan

08 Oktober 2021

Tanggal Berlaku

08 Oktober 2021

Sumber

BD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 62

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lumajang

Bidang

Halaman ini telah diakses 56 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup-No-62_2021-tentang-Tata-Cara-Penghapusan-Piutang-Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 62
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, maka perlu mengatur Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dengan Peraturan Bupati. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020. Piutang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai piutang pajak daerah meliputi semua jenis piutang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu: a. piutang pajak daerah; b. piutang retribusi daerah; c. piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. piutang lain-lain pendapatan asli daerah; e. piutang transfer pemerintah pusat; f. piutang transfer antar daerah; g. piutang lainnya.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2021. 27 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 62 Tahun 2021

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT