Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 20 Tahun 2016

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS TATA NASKAH DINAS DAN TATA PERSURATAN BAB III BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS BAB IV PENGGUNAAN DAN KEWENANG ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT BAB V PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS BAB VI STEMPEL BAB VII KOP NASKAH DINAS BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS BAB IX PAPAN NAMA BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Labungkari

Tanggal Penetapan

23 Maret 2016

Tanggal Pengundangan

23 Maret 2016

Tanggal Berlaku

23 Maret 2016

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 Nomor

Subjek

PEDOMAN PENULISAN / TATA NASKAH DINAS

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 102 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 20 TAHUN 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka Peningkatan efisiensi dan efektifitas Administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kemasyarakatan; _; ' Tl~NTANG b. bahwa untuk tertib Administrasi dan penyeragaman sistem Administrasi Perkantoran sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan, maka perlu diatur Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah; c. bahws, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetepkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Buton Tengah; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia-Tahun 2004 Nomor 126, 'Pambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t.entang Pemberrtukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabu paten Bu ton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562); 6. Undang-Undang Nomor 23- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8. Peraturuan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang penggunaan Lambang Negara tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lam.bang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara· Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS TATA NASKAH DINAS DAN TATA PERSURATAN BAB III BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS BAB IV PENGGUNAAN DAN KEWENANG ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT BAB V PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS BAB VI STEMPEL BAB VII KOP NASKAH DINAS BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS BAB IX PAPAN NAMA BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2016. 77 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 20 Tahun 2016

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT