Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2022

Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pelayaran

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Permenhub ini mengatur tentang tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayaran yang terdiri atas: audit, inspeksi, pengamatan, pemantauan, dan uji petik.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pelayaran

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Perhubungan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Perhubungan

Bentuk Singkat

Permenhub

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

31 Oktober 2022

Tanggal Pengundangan

14 November 2022

Tanggal Berlaku

14 November 2022

Sumber

BN 2023 (1135) : 12 Halaman, jdih.dephub.go.id

Subjek

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Perhubungan

Bidang

HUKUM PIDANA

Halaman ini telah diakses 674 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2022pmkemenhub034.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pengawasan - Sanksi Administratif - Pelanggaran - Peraturan Perundang-undangan - Bidang Pelayaran
2022
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 34, BN 2023 (1135) : 12 Halaman, jdih.dephub.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pelayaran
ABSTRAK:	Untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayaran, perlu mengatur tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran. Dasar hukum Permenhub ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No.17 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2000; PP No.51 Tahun 2002; PP No.61 Tahun 2009; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2010; Perpres No. 68 Tahun 2019; Perpres No.23 Tahun 2022; dan Permenhub No. PM 17 Tahun 2022. Permenhub ini mengatur tentang tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayaran yang terdiri atas: audit, inspeksi, pengamatan, pemantauan, dan uji petik.
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022. Lampiran file: 12 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521