Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 46 Tahun 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Lumajang untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; 2. RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2022 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dan mengacu RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah dan rencana kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 46 Tahun 2021 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lumajang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Lumajang

Tanggal Penetapan

19 Juli 2021

Tanggal Pengundangan

19 Juli 2021

Tanggal Berlaku

19 Juli 2021

Sumber

BD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 46

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lumajang

Bidang

Halaman ini telah diakses 69 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup-No-46_2021-tentang-Rencana-Kerja-Pemerintah-Daerah-Kabupaten-Lumajang-Tahun-2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 46
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah diperlukan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019. 1. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Lumajang untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; 2. RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2022 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dan mengacu RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah dan rencana kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021. 7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 46 Tahun 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT