Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 33 Tahun 2021

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan. Kepala Desa/Lurah karena jabatannya memfasilitasi terbentuknya LKD dengan memenuhi persyaratan : a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat; c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan; d. memiliki kepengurusan yang tetap; e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lumajang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Lumajang

Tanggal Penetapan

11 Mei 2021

Tanggal Pengundangan

11 Mei 2021

Tanggal Berlaku

11 Mei 2021

Sumber

BD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 33

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - DESA - STATUTA ORGANISASI / LEMBAGA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lumajang

Bidang

Halaman ini telah diakses 73 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup-No-33_2021-tentang-Tata-Cara-Pembentukan-Lembaga-Kemasyarakatan-Desa-dan-Lembaga-Adat-Desa.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Pariwisata dan Kebudayaan - Desa - Statuta Organisasi/Lembaga
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 33
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dengan Peraturan Bupati. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016. LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan. Kepala Desa/Lurah karena jabatannya memfasilitasi terbentuknya LKD dengan memenuhi persyaratan : a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat; c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan; d. memiliki kepengurusan yang tetap; e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021. 27 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 33 Tahun 2021

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT