Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup penyelenggaraan Ketenagakerjaan meliputi: a. Kebijakan, Perencanaan dan Informasi Ketenagakerjaan; b. Pelatihan Kerja, Pemagangan, dan Produktivitas Tenaga Kerja; c. Penempatan Tenaga Kerja; d. Perluasan Kesempatan Kerja; e. Penggunaan TKA; f. Penempatan dan Perlindungan TKI Daerah; g. Hubungan Kerja; h. Perlindungan Kerja; i. Dewan Pengupahan Daerah; j. Jaminan Sosial; k. Fasilitas Kesejahteraan; l. Fasilitas Kerja; m. Hubungan Industrial; n. Pembinaan dan Pengawasan; o. Larangan; dan p. Sanksi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lumajang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Lumajang

Tanggal Penetapan

29 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2021

Tanggal Berlaku

29 Desember 2021

Sumber

LD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 9

Subjek

KETENAGAKERJAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lumajang

Bidang

Halaman ini telah diakses 20 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-No-9_2021-tentang-Penyelenggaraan-Ketenagakerjaan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Ketenagakerjaan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
ABSTRAK:	a. bahwa diperlukan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur; b. bahwa pengaturan yang seimbang, serasi, selaras, dan harmonis berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara pekerja, pengusaha, dan Pemerintah Daerah sangat penting dalam proses produksi barang dan/atau jasa; c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu ditindaklanjuti di daerah untuk lebih meningkatkan kualitas tenaga kerja, kepastian hukum dalam bekerja dan lebih mensejahterakan tenaga kerja; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021. Ruang lingkup penyelenggaraan Ketenagakerjaan meliputi: a. Kebijakan, Perencanaan dan Informasi Ketenagakerjaan; b. Pelatihan Kerja, Pemagangan, dan Produktivitas Tenaga Kerja; c. Penempatan Tenaga Kerja; d. Perluasan Kesempatan Kerja; e. Penggunaan TKA; f. Penempatan dan Perlindungan TKI Daerah; g. Hubungan Kerja; h. Perlindungan Kerja; i. Dewan Pengupahan Daerah; j. Jaminan Sosial; k. Fasilitas Kesejahteraan; l. Fasilitas Kerja; m. Hubungan Industrial; n. Pembinaan dan Pengawasan; o. Larangan; dan p. Sanksi.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021. 58 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT