Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Ketua DPRD sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) setiap bulan; b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per orang setiap bulan;dan c. Anggota DPRD sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per orang setiap bulan.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat