a. Ketentuan dalam Lampiran I TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM Nomor urut 1.7 Uraian 1.7.1, 1.7.2 dan 1.7.3, diubah; b. Ketentuan dalam Lampiran I TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM setelah nomor 1.14 ditambah 4 (empat) nomor yakni nomor 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 dan 1.20; c. Ketentuan dalam Lampiran II TABEL 2.10 SATUAN BIAYA HONORARIUM diubah; sehingga sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat