Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59 Tahun 2023

Tata Cara Pembayaran Berkala Berbasis Layanan Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera Tahap II

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PMK ini mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) pada Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Tahap II. PBBL adalah pembayaran secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat kepada PT Hutama Karya (Persero) atas tersedianya layanan pada jalan tol di Sumatera tahap II sesuai dengan kualitas dan/ atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol. PBBL dapat digunakan pada Pengusahaan Ruas Jalan Tol di Sumatera Tahap II terdiri atas: 1) ruas Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) -Tempino -Jambi; 2) ruas Jalan Tol Jambi -Rengat; 3) ruas Jalan Tol Rengat -Pekanbaru; dan 4) ruas Jalan Tol Pelabuhan Panjang -Lematang.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Berkala Berbasis Layanan Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera Tahap II

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Keuangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Bentuk Singkat

PMK

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

26 Mei 2023

Tanggal Pengundangan

29 Mei 2023

Tanggal Berlaku

29 Mei 2023

Sumber

BN 2023 (416) : 10 Halaman, jdih.kemenkeu.go.id

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Keuangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 2206 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2023pmkeuangan059.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TAta Cara - pembayaran - berkala - berbasis - layanan - proyek - pembangunan - jalan tol - sumatera - tahap ii
2023
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 59, BN 2023 (416) : 10 Halaman, jdih.kemenkeu.go.id
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tata Cara Pembayaran Berkala Berbasis Layanan Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera Tahap II
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2D ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Berkala Berbasis Layanan pada Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Tahap II. Dasar hukum PMK ini adalah Pasal 17 ayat 3 UUD 1945; UU No. 38 Tahun 2004; UU No.39 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2005; Perpres No. 100 Tahun 2014; Perpres No. 57 Tahun 2020; dan PMK No. 118 Tahun 2021. PMK ini mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) pada Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Tahap II. PBBL adalah pembayaran secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat kepada PT Hutama Karya (Persero) atas tersedianya layanan pada jalan tol di Sumatera tahap II sesuai dengan kualitas dan/ atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol. PBBL dapat digunakan pada Pengusahaan Ruas Jalan Tol di Sumatera Tahap II terdiri atas: 1) ruas Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) -Tempino -Jambi; 2) ruas Jalan Tol Jambi -Rengat; 3) ruas Jalan Tol Rengat -Pekanbaru; dan 4) ruas Jalan Tol Pelabuhan Panjang -Lematang.
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023. Lampiran file: 10 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521