Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2021

Desa Wisata

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Bab I Ketentuan Umum; 2. Bab II Pembangunan Desa Wisata; 3. Bab III Pencanangan dan Penetapan Desa Wisata; 4. Bab V Usaha Pariwisata Desa; 5. Bab V Organisasi Pengelola Desa Wisata; 6. Bab VI Tugas dan Tanggung Jawab; 7. Bab VII Hak, Kewajiban dan Larangan; 8. Bab VIII Kewenangan Pemerintah Daerah; 9. Bab IX Koordinasi; 10. Bab XI Promosi Kawasan Desa Wisata; 11. Bab XI Pembinaan dan Pengawasan; 12. Bab XII Pendanaan; 13. Bab XIII Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Desa Wisata

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Buntok

Tanggal Penetapan

14 September 2021

Tanggal Pengundangan

14 September 2021

Tanggal Berlaku

14 September 2021

Sumber

BD.2021/No.23

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 58 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Desa

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2021/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Desa Wisata

ABSTRAK:

a. bahwa potensi wisata yang dimiliki Desa-desa di Kabupaten Barito Selatan merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan; b. bahwa dalam rangka menggerakkan pariwisata berbasis masyarakat desa diperlukan upaya pengelolaan Desa Wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor : KM.18/HM.001/MKP/2011 Tahun 2011 Tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PPNPM) Mandiri Pariwisata; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten Kota; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendaftaran Usaha Pariwisata; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata; Peraturan Menten Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 ten tang Rencana Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2028; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 -2035; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tanda Daftar Daftar Usaha Pariwisata; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2035;
1. Bab I Ketentuan Umum; 2. Bab II Pembangunan Desa Wisata; 3. Bab III Pencanangan dan Penetapan Desa Wisata; 4. Bab V Usaha Pariwisata Desa; 5. Bab V Organisasi Pengelola Desa Wisata; 6. Bab VI Tugas dan Tanggung Jawab; 7. Bab VII Hak, Kewajiban dan Larangan; 8. Bab VIII Kewenangan Pemerintah Daerah; 9. Bab IX Koordinasi; 10. Bab XI Promosi Kawasan Desa Wisata; 11. Bab XI Pembinaan dan Pengawasan; 12. Bab XII Pendanaan; 13. Bab XIII Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021.
39

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2021

Desa Wisata

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT