Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 79 Tahun 2022

Perubahan Lampiran atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Lampiran yang mengatur honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana terlampir pada Poin 1.5.1 diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir pada Poin I Lampiran Peraturan Bupati Buton Tengah. 2. Ketentuan pada Lampiran angka 1.4 Honorarium dan Jasa Lainnya (Tabel I) diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir pada Poin II Lampiran Peraturan Bupati Buton Tengah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 79 Tahun 2022 tentang Perubahan Lampiran atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Buton Tengah
Nomor
79
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2022
Tempat Penetapan
Labungkari
Tanggal Penetapan
15 September 2022
Tanggal Pengundangan
15 September 2022
Tanggal Berlaku
15 September 2022
Sumber
15/09/2022
Subjek
STANDAR/PEDOMAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
Bidang
Halaman ini telah diakses 109 kali

STATUS PERATURAN

Mengubah :

  1. PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM (SBU) PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan