Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 39 Tahun 2022

PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dan Pengadaan Barang/Jasa Daerah; b. Penganggaran Kegiatan dan Penggunaan Anggaran Belanja; c. Pelaksanaan Anggaran Kegiatan; d. Perencanaan Pengadaan; e. Pelaksanaan Kontrak; f. Swakelola; g. Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan; h. Pada Pengadaan Barang/Jasa; i. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; j. E-Purchasing; k. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat; l. Pengawasan Kegiatan; m. Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa; n. Bongkaran; o. Laporan Kegiatan; p. Ketentuan Peralihan; q. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 39 Tahun 2022 tentang PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Probolinggo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Kraksaan

Tanggal Penetapan

01 Juli 2022

Tanggal Pengundangan

01 Juli 2022

Tanggal Berlaku

01 Juli 2022

Sumber

BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 39/G

Subjek

PENGADAAN BARANG/JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Bidang

Halaman ini telah diakses 80 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-NO-39-TAHUN-2022-tentang-PO-Barjas.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pengadaan Barang/Jasa

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 39/G

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo serta pelaksanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan tertib administrasi sesuai kaidah dalam pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022.
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dan Pengadaan Barang/Jasa Daerah; b. Penganggaran Kegiatan dan Penggunaan Anggaran Belanja; c. Pelaksanaan Anggaran Kegiatan; d. Perencanaan Pengadaan; e. Pelaksanaan Kontrak; f. Swakelola; g. Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan; h. Pada Pengadaan Barang/Jasa; i. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; j. E-Purchasing; k. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat; l. Pengawasan Kegiatan; m. Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa; n. Bongkaran; o. Laporan Kegiatan; p. Ketentuan Peralihan; q. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
369 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 39 Tahun 2022

PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT