Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2023

Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perbup ini mengatur Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparatur Pemerintah Daerah, para Pelaku Usaha serta masyarakat umum lainnya. Pokok-pokok ruang lingkup pengaturan mengenai: 1. Hak, Kewajiban, dan tanggung jawab pelaku usaha 2. Koordinator pelaksaan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko 3. Subsitem pengawasan 4. Penyelenggaraan pengawasan penanaman modal

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Polewali Mandar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Polewali Mandar

Tanggal Penetapan

14 Maret 2023

Tanggal Pengundangan

15 Maret 2023

Tanggal Berlaku

15 Maret 2023

Sumber

BD 2023 (8): 26 hlm

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 197 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Polman Nomor 8 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

standar operasional prosedur pengawasan perizinan berusaha
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD 2023 (8): 26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
ABSTRAK:	a. bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, diperlukan standar operasioanal prosedur pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat; c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu mengatur standar operasional prosedur pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko; UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 5 Tahun 2021; Perbup ini mengatur Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparatur Pemerintah Daerah, para Pelaku Usaha serta masyarakat umum lainnya. Pokok-pokok ruang lingkup pengaturan mengenai: 1. Hak, Kewajiban, dan tanggung jawab pelaku usaha 2. Koordinator pelaksaan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko 3. Subsitem pengawasan 4. Penyelenggaraan pengawasan penanaman modal
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2023. 26 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521