Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2022

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK memiliki fungsi: a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan; d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; f. meningkatkan kesejahteraan kelurahan; dan g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2022 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Ternate

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Ternate

Tanggal Penetapan

15 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

16 Maret 2022

Tanggal Berlaku

16 Maret 2022

Sumber

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 476

Subjek

STATUTA ORGANISASI / LEMBAGA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Ternate

Bidang

Halaman ini telah diakses 209 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

peraturan_walikota_ternate_no_10_tahun_2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 476
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
ABSTRAK:	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang mengamanatkan pengaturan dan penetapan LKD dan LAD diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota; bahwa Peraturan Walikota Ternate Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Dalam Daerah Kota Ternate, sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK memiliki fungsi: a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan; d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; f. meningkatkan kesejahteraan kelurahan; dan g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022. 6 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521