Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahyang No. 3 Tahun 2011

Retribusi Perizinan Tertentu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Gangguan; c. Retribusi Izin Trayek;dan d. Retribusi Izin Usaha Perikanan. (3) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. (4) (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Perizinan Tertentu. (5)

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kepahiang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Kepahiang

Tanggal Penetapan

12 Mei 2011

Tanggal Pengundangan

13 Mei 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

Lemabaran Daerah 2011

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Bidang

Halaman ini telah diakses 759 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi perizinan tertentu
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lemabaran Daerah 2011
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	1. Bahwa dengan ditetapkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Perda dan Retribusi Daerah 2. Bahwa dengan pertimbangan yang dimaksud di atas, perlu membentuk Perda tentang Retribusi Perizinan Tertentu 1. UU No. 9 tahun 1967 2. UU No. 14 tahun 2002 3. UU No. 39 tahun 2003 4. UU No. 10 tahun 2004 5. UU No. 32 tahun 2004 6. UU No. 33 tahun 2004 7. UU no. 26 tahun 2009 8. UU No. 28 tahun 2009 9. UU no. 22 tahun 2009 10. PP No. 20 tahun 1968 11. UU No. 38 tahun 2004 12. PP no. 69 tahun 2010 (1) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Gangguan; c. Retribusi Izin Trayek;dan d. Retribusi Izin Usaha Perikanan. (3) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. (4) (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Perizinan Tertentu. (5)
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 53

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521