Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Selatan Nomor 2 Tahun 2022

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelokasian, Pembagian dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan ditambah 1 (satu) huruf, yaiut huruf p.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelokasian, Pembagian dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Batauga

Tanggal Penetapan

10 Januari 2022

Tanggal Pengundangan

10 Januari 2022

Tanggal Berlaku

10 Januari 2022

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022 Nomor : 2

Subjek

DANA DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 115 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No. 2 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERUBAHAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022 Nomor : 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelokasian, Pembagian dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada Kepala Desa atas kebijakan yang dilaksanakan dan mewakili Desa baik di dalam maupun di luar pengadilan serta masyarakat miskin, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dipandang perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian,Pembagian dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negarai Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang_Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan ditambah 1 (satu) huruf, yaiut huruf p.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
6 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Selatan Nomor 2 Tahun 2022

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelokasian, Pembagian dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT