Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 47 Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama Bab III Pelaksanaan BUM Desa Bersama Bab IV Pengembangan BUM Desa Bersama Bab V Kerja Sama Bab VI Pertanggungjawaban Bab VII Pembagian Hasil Usaha Bab VIII Kerugian Bab IX Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa Bersama Bab X Pembinaan, Pngawasan dan Evaluasi Bab XI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Grobogan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Purwodadi

Tanggal Penetapan

20 Oktober 2022

Tanggal Pengundangan

21 Oktober 2022

Tanggal Berlaku

21 Oktober 2022

Sumber

BD.2022/NO.47

Subjek

BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Grobogan

Bidang

Halaman ini telah diakses 163 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Grbg 47_2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

dana bergulir - bumdes

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2022/NO.47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama

ABSTRAK:

bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa melalui pengelolaan usaha, penyediaan jasa pelayanan, dan/atau penyediaan jenis usaha lainnya; bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama dari Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan diharapkan mampu menjamin kemanfaatan dana bergulir masyarakat bagi masyarakat Desa, memastikan keuntungan dari aktivitas perguliran dana bergulir masyarakat yang digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan Desa, serta kebangkitan masyarakat Desa di Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama Bab III Pelaksanaan BUM Desa Bersama Bab IV Pengembangan BUM Desa Bersama Bab V Kerja Sama Bab VI Pertanggungjawaban Bab VII Pembagian Hasil Usaha Bab VIII Kerugian Bab IX Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa Bersama Bab X Pembinaan, Pngawasan dan Evaluasi Bab XI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
47 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521