Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2022

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup penyelenggaraan LLAJ meliputi : a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; b. manajemen dan rekayasa lalu lintas; c. manajemen kebutuhan lalu lintas; d. penyelenggaraan angkutan jalan; e. terminal; f. pengujian kendaraan bermotor; g. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan; h. perparkiran; i. sistem informasi dan komunikasi LLAJ; j. forum lalu lintas dan angkutan jalan; k. perlakuan khusus; l. pembinaan pemakai jalan; m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; n. peran serta masyarakat; o. sanksi administratif; p. larangan q. ketentuan penyidikan; dan r. ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jombang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Jombang

Tanggal Penetapan

28 September 2022

Tanggal Pengundangan

28 September 2022

Tanggal Berlaku

28 September 2022

Sumber

LD Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 5/E

Subjek

LALU LINTAS, JALAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jombang

Bidang

Halaman ini telah diakses 372 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

5-TH-2022-LLAJ.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Lalu Lintas, Jalan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 5/E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
ABSTRAK:	a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang baik di Kabupaten Jombang diperlukan sebagai media peningkatan potensi serta integrasi nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat Alinea Keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. bahwa penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan ditujukan untuk memberikan kemanfaatan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat guna mendukung dan meningkatkan kesejahteraan, keamanan, kepuasan, keselamatan, ketertiban dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi, pengembangan wilayah dan kawasan strategis; c. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) huruf I Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 maka Daerah mempunyai kewenangan antara lain dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu pengaturan berupa Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2012. Ruang lingkup penyelenggaraan LLAJ meliputi : a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; b. manajemen dan rekayasa lalu lintas; c. manajemen kebutuhan lalu lintas; d. penyelenggaraan angkutan jalan; e. terminal; f. pengujian kendaraan bermotor; g. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan; h. perparkiran; i. sistem informasi dan komunikasi LLAJ; j. forum lalu lintas dan angkutan jalan; k. perlakuan khusus; l. pembinaan pemakai jalan; m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; n. peran serta masyarakat; o. sanksi administratif; p. larangan q. ketentuan penyidikan; dan r. ketentuan pidana.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2022. 41 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2022

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT