Bab I: Ketentuan Umum Memuat ketentuan-ketentuan umum terkait dengan dokumen atau peraturan yang sedang dibahas. Bab II: PKD (Penyusunan Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran) Berkaitan dengan proses penyusunan kebijakan penerimaan dan pengeluaran dalam konteks APBD. Bab III: APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Menyajikan informasi terkait APBD, termasuk proses penyusunan dan komponen pendapatan serta belanja daerah. Bab IV: Penyusunan Rancangan APBD Fokus pada proses penyusunan rancangan APBD, langkah-langkah, dan pertimbangan yang terkait. Bab V: Penetapan APBD Menyajikan informasi terkait proses penetapan APBD setelah melalui tahapan penyusunan. Bab VI: Pelaksanaan dan Penatausahaan Berkaitan dengan pelaksanaan dan penatausahaan APBD, melibatkan proses eksekusi dan administratif. Bab VII: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD Menyajikan informasi terkait pelaporan realisasi APBD, termasuk perubahan yang mungkin terjadi. Bab VIII: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Bab IX: Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Menyajikan proses penyusunan rancangan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan APBD. Bab X: Kekayaan Daerah dan Utang Daerah Fokus pada aspek kekayaan dan utang daerah. Bab XI: Badan Layanan Umum Daerah Berkaitan dengan badan layanan umum yang beroperasi di daerah. Bab XII: Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah Menyajikan informasi terkait penyelesaian kerugian keuangan yang mungkin terjadi. Bab XIII: Informasi Keuangan Daerah Berkaitan dengan informasi keuangan yang relevan untuk daerah. Bab XIV: Pembinaan dan Pengawasan Menyajikan informasi terkait proses pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Bab XV: Ketentuan Peralihan Berkaitan dengan ketentuan peralihan dalam penerapan peraturan atau dokumen yang dibahas. Bab XVI: Ketentuan Penutup Menyajikan ketentuan penutup terkait dengan isi dokumen atau peraturan tersebut.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat