Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 4 Tahun 2012

Retribusi Jasa Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Retribusi Jasa Umum, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Nama, Obyek, Dan Golongan Retribusi 3.Subyek Dan Wajib Retribsi 4.Jenis Retribusi Jasa Umum 5.Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi 6.Pemungutan Retribusi 7.Sanksi Administratif 8.Tata Cara Penagihan 9.Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi 10.Pengambilan Kelebihan Pembayaran 11.Kedaluwarsa Penagihan 12.Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa 13.Biaya Insentif Pemungutan 14.Ketentuan Penyidikan 15.Ketentuan Pidana

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Barabai

Tanggal Penetapan

23 Juli 2012

Tanggal Pengundangan

23 Juli 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2012/NO.04

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 798 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 4 Tahun 2012 ttg Retribusi Jasa Umum.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERDA Kab. Hulu Sungai Tengah No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/NO.04

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan menata kembali Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkenaan dengan Retribusi Jasa Umum,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
Dasar Hukum;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1959 ;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 ;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 ;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 ;Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 ;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 ;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 ;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 ;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 ;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 ;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985;Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Retribusi Jasa Umum, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Nama, Obyek, Dan Golongan Retribusi 3.Subyek Dan Wajib Retribsi 4.Jenis Retribusi Jasa Umum 5.Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi 6.Pemungutan Retribusi 7.Sanksi Administratif 8.Tata Cara Penagihan 9.Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi 10.Pengambilan Kelebihan Pembayaran 11.Kedaluwarsa Penagihan 12.Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa 13.Biaya Insentif Pemungutan 14.Ketentuan Penyidikan 15.Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
42

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521