Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 4 Tahun 2016

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Daerah dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: Jenis Pajak. Bab 3: Pajak Kendaraan Bermotor. Bab 4: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bab 5: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Bab 6: Pajak Air Permukaan. Bab 7: Pajak Rokok. Bab 8: Sanksi Administrasi. Bab 9: Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Bab 10: Kedaluarsa Penagihan. Bab 11: Insentif Pemungutan. Bab 12: Identitas Wajib Pajak. Bab 13: Bagi Hasil dan Penggunaan Pajak. Bab 15: Ketentuan Khusus. Bab 16: Ketentuan Penyidikan. Bab 17: Pemeriksaan. Bab 18: Ketentuan Pidana. Bab 19: Ketentuan Peralihan. Bab 20: Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Tanjung Selor

Tanggal Penetapan

03 Oktober 2016

Tanggal Pengundangan

03 Oktober 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2016/NO.4, TLD NO.4

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 3256 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kaltara No 4_2016 ttg PAJAK_DAERAH_KALTARA.pdf

Preview

Download

Perda Kaltara No 4_2016 ttg Penjelasan_Perda_Pajak.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PAJAK DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO.4, TLD NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mebiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara. Kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 11 Tahun 1995; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Daerah dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: Jenis Pajak. Bab 3: Pajak Kendaraan Bermotor. Bab 4: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bab 5: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Bab 6: Pajak Air Permukaan. Bab 7: Pajak Rokok. Bab 8: Sanksi Administrasi. Bab 9: Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Bab 10: Kedaluarsa Penagihan. Bab 11: Insentif Pemungutan. Bab 12: Identitas Wajib Pajak. Bab 13: Bagi Hasil dan Penggunaan Pajak. Bab 15: Ketentuan Khusus. Bab 16: Ketentuan Penyidikan. Bab 17: Pemeriksaan. Bab 18: Ketentuan Pidana. Bab 19: Ketentuan Peralihan. Bab 20: Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 56 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521