Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dari Perangkat Daerah sebagai berikut: 1. Sekretariat Daerah; 2. Sekretariat DPRD; 3. Dinas Pendidikan; 4. Dinas Pemuda dan Olahraga; 5. Dinas Kesehatan; 6. Dinas Sosial; 7. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; 8. Dinas Perhubungan; 9. Dinas Perkebunan; 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 12. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 13. Dinas Koperasi dan UKM; 14. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; 15. Dinas Kelautan dan Perikanan; 16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 18. Dinas Kehutanan; 19. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 20. Dinas Lingkungan Hidup; 21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 22. Dinas Perpustakaan dan Arsip; 23. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 25. Dinas Ketahanan Pangan; 26. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 27. Satuan Polisi Pamong Praja; 28. Badan Pendapatan Daerah; 29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 31. Badan Kepegawaian Daerah; 32. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 33. Badan Keuangan dan Aset Daerah; 34. Badan Pengendalian Bencana dan Pemadam Kebakaran; dan 35. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

01 November 2022

Tanggal Pengundangan

01 November 2022

Tanggal Berlaku

01 November 2022

Sumber

BD.2022/NO.37

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 1499 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Kalteng No. 37 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KEDUDUKAN-SUSUNAN ORGANISASI-TUGAS DAN FUNGSI-TATA KERJA

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, BD.2022/NO.37

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi; dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; dan 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dari Perangkat Daerah sebagai berikut: 1. Sekretariat Daerah; 2. Sekretariat DPRD; 3. Dinas Pendidikan; 4. Dinas Pemuda dan Olahraga; 5. Dinas Kesehatan; 6. Dinas Sosial; 7. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; 8. Dinas Perhubungan; 9. Dinas Perkebunan; 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 12. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 13. Dinas Koperasi dan UKM; 14. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; 15. Dinas Kelautan dan Perikanan; 16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 18. Dinas Kehutanan; 19. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 20. Dinas Lingkungan Hidup; 21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 22. Dinas Perpustakaan dan Arsip; 23. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 25. Dinas Ketahanan Pangan; 26. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 27. Satuan Polisi Pamong Praja; 28. Badan Pendapatan Daerah; 29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 31. Badan Kepegawaian Daerah; 32. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 33. Badan Keuangan dan Aset Daerah; 34. Badan Pengendalian Bencana dan Pemadam Kebakaran; dan 35. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
450

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT