Penerapan pemungutan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara online dan terintegrasi dilaksanakan berdasarkan asas: a. ketertiban dan kepastian hukum; b. kepentingan umum; c. keterbukaan; d. akuntabilitas; e. profesionalitas; dan f. proporsionalitas. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat