Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 53 Tahun 2019

PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

- Penerima pembagian jasa pelayanan BLUD RSUD diklasifikasikan sebagai berikut : a. jasa pelayanan direktur; b. jasa pelayanan karyawan pemberi pelayanan langsung; c. jasa pelayanan karyawan pemberi pelayanan tidak langsung. - Penerimaan pembagian jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut: a. Non Paviliun : 1. Direktur, jasa pelayanan (non paviliun) sebesar 5% (lima perseratus) ; 2. Selain Direktur, jasa pelayanan (non paviliun) sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) ; b. Paviliun : 1. Direktur, jasa pelayanan (paviliun) sebesar 3% (tiga perseratus) ; 2. Selain Direktur, jasa pelayanan (paviliun) sebesar 97% (sembilan puluh tujuh perseratus) ; c. Pembagian untuk selain Direktur (non paviliun dan paviliun) diatur lebih rinci oleh Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Madiun Nomor 53 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN

T.E.U.

Indonesia, Kota Madiun

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Madiun

Tanggal Penetapan

31 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2019

Tanggal Berlaku

01 Januari 2020

Sumber

BD Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 53/G

Subjek

BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Madiun

Bidang

Halaman ini telah diakses 110 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwal 53 th 2019 tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BD Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 53/G
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme; b. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun. 1. UU Nomor 29 Tahun 2004; 2. UU Nomor 36 Tahun 2009; 3. UU Nomor 44 Tahun 2009; 4. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; 5. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; 6. UU Nomor 36 Tahun 2014; 7. PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; 8. PP Nomor 2 Tahun 2018; 9. PP Nomor 12 Tahun 2019; 10. Permenkes Nomor 85 Tahun 2015; 11. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; 12. Kepmenkes Nomor 228/MENKES/SK/III/2002; 13. Kepmenpan RB Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004; 14. Permenkeu Nomor 10/PMK.02/2006 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 73/PMK.05/2007; 15. Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2018; 16. Permenkes Nomor 85 Tahun 2015; 17. Permenkes Nomor 52 Tahun 2016; 18. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; 19. Perwal Madiun Nomor 12 Tahun 2017. - Penerima pembagian jasa pelayanan BLUD RSUD diklasifikasikan sebagai berikut : a. jasa pelayanan direktur; b. jasa pelayanan karyawan pemberi pelayanan langsung; c. jasa pelayanan karyawan pemberi pelayanan tidak langsung. - Penerimaan pembagian jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut: a. Non Paviliun : 1. Direktur, jasa pelayanan (non paviliun) sebesar 5% (lima perseratus) ; 2. Selain Direktur, jasa pelayanan (non paviliun) sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) ; b. Paviliun : 1. Direktur, jasa pelayanan (paviliun) sebesar 3% (tiga perseratus) ; 2. Selain Direktur, jasa pelayanan (paviliun) sebesar 97% (sembilan puluh tujuh perseratus) ; c. Pembagian untuk selain Direktur (non paviliun dan paviliun) diatur lebih rinci oleh Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020. 8 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521