Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2023

Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perjalanan dinas pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pegwai tidak tetap, dan pihak lain dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perjalanan dinas, perjalana dinas jabatan, perjalanan dinas luar negeri, perjalanan dinas dalam negeri, pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas, pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas, pengendalian internal, dan ketentuan lain-lain.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Polewali Mandar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Polewali Mandar

Tanggal Penetapan

16 Januari 2023

Tanggal Pengundangan

17 Januari 2023

Tanggal Berlaku

17 Januari 2023

Sumber

BD 2023 (1): 23 hlm

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 282 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perjalanan dinas
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD 2023 (1): 23 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain
ABSTRAK:	a. bahwa tugas kedinasan terkait perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pegawai tidak tetap atau pihak lain harus dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel; b. bahwa dalam rangka tertib administratif pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri perlu mengatur petunjuk teknis perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pegawai tidak tetap atau pihak lain; c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan prinsip efesiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintahan Daerah; UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimanan telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 74 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perjalanan dinas pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pegwai tidak tetap, dan pihak lain dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perjalanan dinas, perjalana dinas jabatan, perjalanan dinas luar negeri, perjalanan dinas dalam negeri, pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas, pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas, pengendalian internal, dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2023. 23 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521