Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 141 Tahun 2022

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok: Ketentuan Umum; Kriteria Piutang Pajak Daerah yang Dapat Dilakukan Penghapusan; Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang TIdak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN; Optimalisasi Penagihan; Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN; Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 141 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantul

Nomor

141

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Bantul

Tanggal Penetapan

29 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2022

Tanggal Berlaku

29 Desember 2022

Sumber

BD.2022/NO.141

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantul

Bidang

Halaman ini telah diakses 355 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No 141 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Bantul No. 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 141, BD.2022/NO.141
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan pengelolaan piutang pajak daerah untuk mengoptimalkan penyelesaian piutang pajak daerah; b. bahwa dalam hal optimalisasi penyelesaian piutang pajak daerah sudah dilakukan namum piutang pajak daerah belum dapat diselesaikan, maka daerah dapat menghapus piutang pajak daerah; c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penghapusan piutang pajak daerah diperlukan pedoman penghapusan piutang pajak daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah; Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/ Pmk.06/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022; Materi pokok: Ketentuan Umum; Kriteria Piutang Pajak Daerah yang Dapat Dilakukan Penghapusan; Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang TIdak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN; Optimalisasi Penagihan; Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN; Penutup;
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022. Jumlah Halaman: 15 HLM; Lampiran: 9 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 141 Tahun 2022

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT