Logo
Login

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 133 Tahun 2022

Penyesuaian Indeks Lokalitas pada Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Mengatur mengenai penyesuaian besaran Indeks Lokalitas (ILO) pada perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 133 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Indeks Lokalitas pada Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Bantul
Nomor
133
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2022
Tempat Penetapan
Bantul
Tanggal Penetapan
29 Desember 2022
Tanggal Pengundangan
29 Desember 2022
Tanggal Berlaku
29 Desember 2022
Sumber
BD.2022/NO.133
Subjek
KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Bantul
Bidang
Halaman ini telah diakses 296 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No 133 Tahun 2022.pdf
Preview
Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Bantul No. 15 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
Mengubah sebagian :

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

  2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan