Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 5 Tahun 2013

Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet,Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Ruang Lingkup 3.Prinsip Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet 4.Maksud Dan Tujuan 5.Lokasi Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet 6.Kawaan Larangan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet 7.Prosedur Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet 8.Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet 9.Penolakan Permohonan Izin 10.Pencabutan Dan Pembatalan Izin 11.Jangka Berlakunya Izin 12.Ketentuan Khusus 13.Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet 14.Hak Dan Kewajiban Dan Pemegang Izin 15.Larangan 16.Ketentuan Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian 17.Sanksi Administratif 18.Ketentuan Pemyidikan 19.Ketentuan Pidana 20.Ketentuan Peralihan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Barabai

Tanggal Penetapan

27 Juli 2017

Tanggal Pengundangan

27 Juli 2017

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2013/NO.05

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 616 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 5 Th 2013 ttg Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/NO.05

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

ABSTRAK:

keberadaan sarang burung walet merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dikelola dan diusahakan serta dimanfaatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet termasuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan merupakan salah satu objek retribusi sehingga perlu diatur pengelolaan dan pengusahaannya,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 ;Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 ;Undang – Undang Nomor 5 tahun 1994 ;Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ;Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ;Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 ;Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 ;Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 ;Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100 Tahun 2003 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet,Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Ruang Lingkup 3.Prinsip Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet 4.Maksud Dan Tujuan 5.Lokasi Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet 6.Kawaan Larangan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet 7.Prosedur Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet 8.Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet 9.Penolakan Permohonan Izin 10.Pencabutan Dan Pembatalan Izin 11.Jangka Berlakunya Izin 12.Ketentuan Khusus 13.Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet 14.Hak Dan Kewajiban Dan Pemegang Izin 15.Larangan 16.Ketentuan Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian 17.Sanksi Administratif 18.Ketentuan Pemyidikan 19.Ketentuan Pidana 20.Ketentuan Peralihan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
20

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521