Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2019

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL BAB V INSENTIF DAN KEMUDAHAN SERTA JAMINAN HUKUM BAB VI BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN BAB VII KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BAB VIII JENIS USAHA PENANAMAN MODAL BAB IX TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BAB X DASAR PENILAIAN BAB XI JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF PENANAMAN MODAL BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII PELAPORAN DAN EVALUASI BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI BAB XV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Selayar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Benteng

Tanggal Penetapan

02 Januari 2019

Tanggal Pengundangan

02 Januari 2019

Tanggal Berlaku

02 Januari 2019

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2019 NOMOR 87

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Selayar

Bidang

Halaman ini telah diakses 21 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA No. 4 Tahun 2019 ttg PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI-dikonversi.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2019 NOMOR 87

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL BAB V INSENTIF DAN KEMUDAHAN SERTA JAMINAN HUKUM BAB VI BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN BAB VII KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BAB VIII JENIS USAHA PENANAMAN MODAL BAB IX TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BAB X DASAR PENILAIAN BAB XI JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF PENANAMAN MODAL BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII PELAPORAN DAN EVALUASI BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI BAB XV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 4 TAHUN 2019
40

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2019

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT