Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 31 Tahun 2013

Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN, PANITIA PENGAWAS, DAN TIM MONITORING PEMILIHAN KEPALA DESA BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENYUSUNAN BAB IV PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN BAB V BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BAB VII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Kanigoro

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Blitar

Bidang

Halaman ini telah diakses 857 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perbup 31-2013 ttg pedoman teknis kepala desa.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pedoman pemilihan
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2006 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan guna mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum perlu menetapkan lebih lanjut pedoman teknis pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa ; b. bahwa Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai penjabaran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 dimaksud sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, sehingga perlu diganti ; c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Blitar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 ); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2007 Nomor 2/E) 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2007 Nomor 4/E) BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN, PANITIA PENGAWAS, DAN TIM MONITORING PEMILIHAN KEPALA DESA BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENYUSUNAN BAB IV PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN BAB V BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BAB VII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . Peraturan Bupati Blitar nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 32

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521