Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2022

Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efesien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bojonegoro

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Bojonegoro

Tanggal Penetapan

14 Juli 2022

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

https://jdih.bojonegorokab.go.id/upload/414/PERBUB_NO_20_TTG_ANALISIS_STANDAR_BELANJA_PEMKAB_T.pdf

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Bidang

Halaman ini telah diakses 313 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUB_NO_20_TTG_ANALISIS_STANDAR_BELANJA_PEMKAB_T.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, https://jdih.bojonegorokab.go.id/upload/414/PERBUB_NO_20_TTG_ANALISIS_STANDAR_BELANJA_PEMKAB_T.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturatj. Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berit􀁁 Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41):1 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kata Besar Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang1, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuanga1I Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional : 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dar\il Pemerintahan Daerah: 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangl Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembararb.!Negara Republik Indonesia . Tahun 2011 Nomor 82],I . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomori 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangl Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Undang-Undangl Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturarb.1 Perundang-Undangan: 8. UU No 5 Tahun 2014: 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiman􀁷 telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangH Undang Nomor 1 Tahun 2022: 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020: 11. PP No 12 Tahun 2019: 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengatiil Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021: 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019: 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021: 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahuri 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab. Bojonegoro No 8 Tahun 2021 Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efesien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521