Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2022

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 54), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2a) Pasal 7 diubah; 2. Ketentuan ayat (6) Pasal lOA diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10); 3. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2);

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau
T.E.U.
Indonesia, Provinsi Riau
Nomor
19
Bentuk
Peraturan Gubernur (PERGUB)
Bentuk Singkat
PERGUB
Tahun
2022
Tempat Penetapan
Pekanbaru
Tanggal Penetapan
28 April 2022
Tanggal Pengundangan
28 April 2022
Tanggal Berlaku
28 April 2022
Sumber
BD.2022/No.19
Subjek
PENDIDIKAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Provinsi Riau
Bidang
Halaman ini telah diakses 247 kali

STATUS PERATURAN

Mengubah :
  1. PERGUB Prov. Riau No. 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan