kepentingan - benturan - penanganan - pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2021/30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK: |
- Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan. Dalam rangka menyeragamkan pemahaman di lingkungan pemerintah daerah terkait penanganan benturan kepentingan. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan benturan kepentingan, maka diperlukan pengaturan tentang pedoman penanganan benturan kepentingan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 37 Tahun 2012
- Ketentuan Umum; Sumber Benturan Kepentingan; Pejabat yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan; Jenis Benturan Kepentingan; Prinsip Dasar Benturan Kepentingan; Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan; Identifikasi Benturan Kepentingan; Tindakan terhadap Potensi Benturan Kepentingan; Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan; Pengendalian dan Pengawasan Benturan Kepentingan; Sanksi; serta Ketentuan Penutup
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2021.
- 8 hlm.
|