Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2023

Penanggulangan Penyakit Menular

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kelompok dan Jenis Penyakit Menular Bab III Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular Bab IV Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Bab V Hak dan Kewajiban Bab VI Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bab VII Sumber Daya Kesehatan Bab VIII Koordinasi, Jejaring Kerja dan Kemitraan Bab IX Peran Serta Masyarakat Bab X Penelitian dan Pengembangan Bab XI Pemantauan dan Evaluasi Bab XII Pencatatan dan Pelaporan Bab XIII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIV Pendanaan Bab XV Larangan Bab XVI Ketentuan Penyidikan Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Penyakit Menular

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Grobogan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Purwodadi

Tanggal Penetapan

13 Maret 2023

Tanggal Pengundangan

14 Maret 2023

Tanggal Berlaku

14 Maret 2023

Sumber

LD.2023/NOMOR.2

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Grobogan

Bidang

Halaman ini telah diakses 308 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Grbg 2_2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penanggulangan penyakit

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2023/NOMOR.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Penyakit Menular

ABSTRAK:

bahwa kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang pemenuhannya menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan lalu lintas internasional, serta mobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Grobogan dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan wabah, kejadian luar biasa, dan/atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia serta membahayakan kesehatan masyarakat; bahwa dalam penanggulangan penyakit menular yang membahayakan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan upaya pelayanan kesehatan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif dengan tetap memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kelompok dan Jenis Penyakit Menular Bab III Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular Bab IV Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Bab V Hak dan Kewajiban Bab VI Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bab VII Sumber Daya Kesehatan Bab VIII Koordinasi, Jejaring Kerja dan Kemitraan Bab IX Peran Serta Masyarakat Bab X Penelitian dan Pengembangan Bab XI Pemantauan dan Evaluasi Bab XII Pencatatan dan Pelaporan Bab XIII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIV Pendanaan Bab XV Larangan Bab XVI Ketentuan Penyidikan Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2023.
38 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521