Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 33 Tahun 2014

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten Nganjuk

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENYEDIAAN DANA SIAP PAKAI BAB V PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI BAB VI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN DANA SIAP PAKAI BAB VII PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten Nganjuk

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nganjuk

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Nganjuk

Tanggal Penetapan

22 Desember 2014

Tanggal Pengundangan

22 Desember 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

BD Nomor 33

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Bidang

Halaman ini telah diakses 604 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 2014-33 TTG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI PADA S.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

dana cadangan
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten Nganjuk
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, maka perlu mengatur Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati; 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana; 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENYEDIAAN DANA SIAP PAKAI BAB V PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI BAB VI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN DANA SIAP PAKAI BAB VII PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 21

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521