Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 71 Tahun 2022

Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

mengatur tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah yang memuat informasi, pelaporan, dan pemeriksaan; majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah; tim penyelesaian kerugian daerah; tata cara penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; penagihan dan penyetoran; kedaluwarsa; penghapusan piutang daerah; pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dan akuntansi serta laporan keuangan; keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya; sanksi; dan rehabilitasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gresik

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Gresik

Tanggal Penetapan

26 Oktober 2022

Tanggal Pengundangan

26 Oktober 2022

Tanggal Berlaku

26 Oktober 2022

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 71

Subjek

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gresik

Bidang

Halaman ini telah diakses 219 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

71_2022 TATA CARA PELAKS. PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TP-TGR).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TPTGR
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:	Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dałam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021; 19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; mengatur tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah yang memuat informasi, pelaporan, dan pemeriksaan; majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah; tim penyelesaian kerugian daerah; tata cara penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; penagihan dan penyetoran; kedaluwarsa; penghapusan piutang daerah; pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dan akuntansi serta laporan keuangan; keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya; sanksi; dan rehabilitasi.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2022. mencabut Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah 46

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 71 Tahun 2022

Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT