Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2021

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BABII AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN BAB III KOPERASI DAN USAHA MIKRO BAB IV PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBAYARAN BAB V BENTUK PEMBERDAYAAN BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN BAB VII PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA BAB VIII KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

T.E.U.

Indonesia, Kota Palopo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Palopo

Tanggal Penetapan

12 Maret 2021

Tanggal Pengundangan

12 Maret 2021

Tanggal Berlaku

12 Maret 2021

Sumber

LEMBAR DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2021 NOMOR 1

Subjek

KOPERASI, UMKM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palopo

Bidang

Halaman ini telah diakses 47 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah No- 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro-.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRo

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBAR DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2021 NOMOR 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan peran serta Koperasi dan Usaha Mikro sebagai wadah peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro; b. bahwa upaya pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebabagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka perlu diatur dalam peraturan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Sim.pan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,. Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian lnsentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833); 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
BAB I KETENTUAN UMUM BABII AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN BAB III KOPERASI DAN USAHA MIKRO BAB IV PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBAYARAN BAB V BENTUK PEMBERDAYAAN BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN BAB VII PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA BAB VIII KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2021.
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 1 TAHUN 2021
11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2021

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT