Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2023

Petunjuk Teknis Pemberian Insentif kepada Kader Posyandu Balita di Kabupaten Situbondo

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Maksud pemberian insentif kepada kader Posyandu Balita adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban dari kader Posyandu Balita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan Posyandu Balita sehingga mampu mendukung percepatan penurunan angka stunting di Daerah. Sasaran penerima insentif adalah Kader Posyandu Balita pada Desa/Kelurahan di Daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif kepada Kader Posyandu Balita di Kabupaten Situbondo

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Situbondo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Situbondo

Tanggal Penetapan

07 Maret 2023

Tanggal Pengundangan

07 Maret 2023

Tanggal Berlaku

07 Maret 2023

Sumber

BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 No 8

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Situbondo

Bidang

Halaman ini telah diakses 263 kali

FILE-FILE PERATURAN

2023perbupsitubondo008.pdf.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PETUNJUK TEKNIS

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 No 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif kepada Kader Posyandu Balita di Kabupaten Situbondo

ABSTRAK:

a. bahwa Posyandu sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi; b. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban kader Posyandu Balita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan Posyandu Balita sehingga mampu mendukung percepatan penurunan angka stunting, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk memberikan Insentif Kepada Kader Posyandu Balita di Kabupaten Situbondo; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif kepada Kader Posyandu Balita di Kabupaten Situbondo;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755) 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505) 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 45).
Maksud pemberian insentif kepada kader Posyandu Balita adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban dari kader Posyandu Balita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan Posyandu Balita sehingga mampu mendukung percepatan penurunan angka stunting di Daerah. Sasaran penerima insentif adalah Kader Posyandu Balita pada Desa/Kelurahan di Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2023.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2023

Petunjuk Teknis Pemberian Insentif kepada Kader Posyandu Balita di Kabupaten Situbondo

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT