Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 1 Tahun 2009

Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan umum; 2. Nama, obyek, dan subyek retribusi; 3. Golongan retribusi; 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; 6. Struktur dan besarnya tarif retribusi; 7. Wilayah pemungutan; 8. Tata cara pemungutan; 9. Sanksi administrasi; 10. Tata cara pembayaran; 11. Tata cara penagihan; 12. Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; 13. Kadaluarsa penagihan; 14. Penyidikan; 15. Ketentuan pidana; 16. Ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tapin

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Rantau

Tanggal Penetapan

12 Februari 2009

Tanggal Pengundangan

12 Februari 2009

Tanggal Berlaku

12 Februari 2009

Sumber

LD.2009/NO.1

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tapin

Bidang

Halaman ini telah diakses 489 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 01 THN 2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pajak dan retribusi daerah

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2009/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

Seiring dengan pertumbuhan investasi di Kabupaten Tapin, pengaturan Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup melalui sebuah Peraturan Daerah diharapkan mampu memberikan nilai tambah terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup.
Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 18 Tahun 1997 jo. UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 18 Tahun 1999 jo. PP no. 85 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 6 Tahun 2003; Perda Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kabupaten Tapin No. 11 Tahun 1998; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan umum; 2. Nama, obyek, dan subyek retribusi; 3. Golongan retribusi; 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; 6. Struktur dan besarnya tarif retribusi; 7. Wilayah pemungutan; 8. Tata cara pemungutan; 9. Sanksi administrasi; 10. Tata cara pembayaran; 11. Tata cara penagihan; 12. Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; 13. Kadaluarsa penagihan; 14. Penyidikan; 15. Ketentuan pidana; 16. Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2009.
10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 1 Tahun 2009

Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT