Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 62 Tahun 2022

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang pedoman bagi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi, pencegahan serta penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berisikan ruang lingkup benturan kepentingan, jenis dan bentuk benturan kepentingan, prinsip dasar dan tata cara penanganan benturan kepentingan, identifikasi benturan kepentingan, mekanisme pengenaan sanksi, pengandalian dan penanganan, serta monitoring dan evaluasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulungan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Tanjung Selor

Tanggal Penetapan

23 September 2022

Tanggal Pengundangan

23 September 2022

Tanggal Berlaku

23 September 2022

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 62

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulungan

Bidang

Halaman ini telah diakses 214 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN_KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH SALINAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pedoman - penanganan benturan kepentingan - pemerintah daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	Salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena adanya benturan kepentingan yang dihadapi Penyelenggara Pemerintahan Daerah. dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Kabupaten Bulungan. Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012. Peraturan ini mengatur tentang pedoman bagi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi, pencegahan serta penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berisikan ruang lingkup benturan kepentingan, jenis dan bentuk benturan kepentingan, prinsip dasar dan tata cara penanganan benturan kepentingan, identifikasi benturan kepentingan, mekanisme pengenaan sanksi, pengandalian dan penanganan, serta monitoring dan evaluasi.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022. Peraturan ini terdiri dari 10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 62 Tahun 2022

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT