Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2023

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewenangan Bab III Pelaksanaan Bab IV Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bab V Kemudahan Perizinan Berusaha untuk UMK Bab VI Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bab VII Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bab VIII Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bab IX Dukungan Reformasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bab X Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bab XI Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Bab XII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIII Pendanaan Bab XIV Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Klaten

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Klaten

Tanggal Penetapan

24 Januari 2023

Tanggal Pengundangan

24 Januari 2023

Tanggal Berlaku

24 Januari 2023

Sumber

LD.2023/NOMOR.1

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Klaten

Bidang

Halaman ini telah diakses 1026 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Klaten 1_2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perizinan berusaha
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2023/NOMOR.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
ABSTRAK:	bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan tujuan negara; bahwa untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel; bahwa untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah diperlukan peraturan yang dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dan tuntutan penyelenggaraan perizinan berusaha; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewenangan Bab III Pelaksanaan Bab IV Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bab V Kemudahan Perizinan Berusaha untuk UMK Bab VI Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bab VII Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bab VIII Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bab IX Dukungan Reformasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bab X Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bab XI Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Bab XII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIII Pendanaan Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023. 36 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2023

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT